Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Penerapan Keamanan Informasi berdasarkan Indeks KAMI 5.0. di Bakorwil V Jember Kamis (16/04/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin pesat, sekaligus memastikan kesiapan sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bpk. Muhammad Ismu Hadi selaku Sandiman Ahli Madya Deputi III BSSN, Bpk. Achmad Fadhil selaku Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, serta Bpk. Dicky Darmawan selaku Kepala Bidang Bakorwil V Jember. Kehadiran para narasumber ini memberikan penguatan sekaligus arahan dalam upaya peningkatan kualitas keamanan informasi di daerah.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa Indeks KAMI 5.0 memiliki peran penting sebagai salah satu indikator kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui indeks ini, pemerintah daerah dapat mengetahui tingkat kematangan (maturity level) penerapan keamanan informasi, sekaligus memperoleh pembelajaran dalam melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.
Seiring dengan semakin masifnya pemanfaatan teknologi dan informasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, aspek keamanan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Berbagai potensi ancaman dan serangan siber terus berkembang, sehingga membutuhkan kesiapan yang matang dari setiap instansi pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap sistem elektronik yang dimiliki, mulai dari aspek kebijakan, tata kelola, manajemen risiko, hingga pengamanan teknis. Upaya penguatan ini menjadi penting guna meminimalisir risiko kebocoran data maupun gangguan layanan publik.
Melalui kegiatan pembinaan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memahami pentingnya penerapan keamanan informasi secara komprehensif serta mampu meningkatkan nilai Indeks KAMI secara bertahap. Dengan demikian, tercipta sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan terpercaya dalam mendukung pelayanan publik yang optimal.
