LUMAJANG.KLIKSURABAYA.CO.ID – Ketika melihat masih ada rumah yang belum mendapat bantuan perbaikan, tidak sedikit masyarakat yang bertanya, mengapa penanganannya belum bisa dilakukan sekaligus? Jawabannya tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga berangkat dari data yang menjadi dasar setiap kebijakan.
Hasil pemutakhiran data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang menunjukkan, pada tahun 2025 terdapat 20.219 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lumajang. Setelah berbagai program penanganan dilaksanakan, sebanyak 282 rumah berhasil ditingkatkan kualitasnya sehingga jumlah RTLH berkurang menjadi 19.937 unit.
Dengan total 320.822 rumah di Kabupaten Lumajang, kondisi tersebut berarti sekitar 1 dari setiap 16 rumah masih memerlukan peningkatan kualitas agar memenuhi standar hunian yang aman, sehat, dan layak. Besarnya kebutuhan tersebut membuat penanganan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Program RTLH dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rumah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil pendataan, verifikasi, dan validasi lapangan. Proses tersebut melibatkan pemerintah desa atau kelurahan bersama perangkat daerah untuk memastikan kondisi bangunan, tingkat kerusakan, kondisi sosial ekonomi keluarga, hingga kelengkapan administrasi sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Selain ditentukan oleh tingkat kebutuhan, luasnya cakupan bantuan juga dipengaruhi ketersediaan anggaran. Pada tahun 2025, penanganan RTLH dilakukan melalui beberapa sumber pembiayaan, yakni 181 unit dari APBD Kabupaten Lumajang, 78 unit melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengembangan Permukiman dan Kawasan Terpadu, serta 23 unit melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang didanai APBN. Kolaborasi tersebut memungkinkan semakin banyak masyarakat memperoleh manfaat dari program peningkatan kualitas hunian.
Data juga memperlihatkan bahwa kebutuhan di setiap wilayah tidak selalu sama. Kecamatan Senduro menjadi wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak pada tahun 2025, sementara beberapa kecamatan belum memperoleh bantuan pada periode yang sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi hasil verifikasi lapangan, tingkat kebutuhan, kesiapan administrasi, serta kuota program yang tersedia. Karena itu, belum masuknya suatu wilayah dalam daftar penerima bukan berarti diabaikan, melainkan menjadi bagian dari penentuan prioritas berdasarkan data.
Di balik angka-angka tersebut tersimpan makna yang lebih besar. Setiap rumah yang berhasil diperbaiki berarti satu keluarga memperoleh tempat tinggal yang lebih aman saat musim hujan, lingkungan yang lebih sehat, serta ruang hidup yang lebih layak bagi anak-anak dan lansia. Sebaliknya, angka 19.937 RTLH menjadi pengingat bahwa tantangan penyediaan hunian layak masih membutuhkan kerja bersama dan kesinambungan program.
Data tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penanganan yang telah dilakukan baru menjangkau sekitar 1,39 persen dari total kebutuhan RTLH di Kabupaten Lumajang. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembaruan data secara berkala sebagai dasar penyusunan prioritas, pengalokasian anggaran, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan masyarakat untuk mempercepat pengurangan RTLH secara bertahap.
Pada akhirnya, data bukan sekadar deretan angka dalam sebuah laporan. Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang harus diprioritaskan, wilayah mana yang paling membutuhkan, dan bagaimana kebijakan disusun agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Itulah sebabnya, setiap pembaruan data menjadi langkah penting menuju pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. (MC Diskominfo Kab. Lumajang/An-m)
